Respons Pemerintah Terus Berlanjut, Penanganan Bencana Aceh–Sumatera Hingga 7 Februari 2026

Pemerintah terus melanjutkan penanganan bencana hidrometeorologi berupa banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh serta sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November hingga Desember 2025. Hingga 7 Februari 2026, upaya tanggap darurat dan pemulihan awal masih berlangsung di berbagai daerah terdampak, seiring dengan proses pendataan dan perbaikan infrastruktur yang belum sepenuhnya rampung.

Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dikutip oleh berbagai media nasional, bencana tersebut mengakibatkan lebih dari 1.200 korban jiwa, ratusan orang dinyatakan hilang, serta jutaan warga terdampak secara langsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak besar juga terlihat dari kerusakan puluhan ribu rumah warga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta infrastruktur publik yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Sejak awal kejadian, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat di sejumlah wilayah terdampak sebagai dasar percepatan penanganan. Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, perlengkapan kebersihan, serta obat-obatan ke posko-posko pengungsian. Puluhan ribu paket bantuan telah didistribusikan secara bertahap untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.

Selain bantuan logistik, pemerintah mengerahkan ribuan personel gabungan yang terdiri dari tim SAR, tenaga medis, relawan kebencanaan, serta unsur TNI dan Polri. Personel tersebut bertugas melakukan evakuasi, pencarian korban, pelayanan kesehatan darurat, serta pembersihan material longsor dan pembukaan akses wilayah yang sempat terisolasi. Hingga awal Februari 2026, layanan kesehatan darurat dan dukungan psikososial masih diberikan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.

Dalam mendukung respons tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran tanggap darurat dan pemulihan awal melalui BNPB serta kementerian terkait. Dana ini digunakan untuk mendukung operasional penanganan darurat, penyediaan hunian sementara bagi warga yang rumahnya rusak berat, serta perbaikan awal fasilitas umum. Pemerintah juga menyatakan bahwa alokasi anggaran bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan.

Memasuki awal 2026, fokus penanganan secara bertahap diarahkan pada fase pemulihan berkelanjutan. Pemerintah bersama pemerintah daerah mulai menyusun dan melaksanakan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perbaikan rumah warga, pemulihan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur dasar untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Aceh dan wilayah Sumatera terdampak menjadi prioritas dalam agenda pemulihan pascabencana nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana Aceh–Sumatera hingga 7 Februari 2026 masih terus berjalan dan membutuhkan sinergi lintas sektor serta dukungan masyarakat. Proses pemulihan dilakukan secara bertahap agar kehidupan sosial dan ekonomi warga terdampak dapat kembali pulih secara aman dan berkelanjutan.